Risalah Mujahidin – Negeri serba darurat, barangkali istilah yang tepat untuk menggambarkan Indonesia pasca seratus hari kekuasaan Presiden Joko Widodo. Kondisi darurat, artinya suatu kondisi yang serba sulit dan memerlukan penanggulangan segera guna menghindari bahaya yang lebih besar.
Darurat korupsi, narkoba, miras, prostitusi, pornografi, kisruh politik dan sosial, di antara warna warni Indonesia yang secara faktual membawa dampak buruk bagi generasi muda serta mengancam masa depan NKRI.
Konflik politik antara Polri vs KPK memperlihatkan hukum sedang dipermainkan justru oleh para penegak hukum. Sementara ancaman konflik horizontal yang dipicu radikal Syi’ah, kian memperparah keadaan. Syi’ah Ijabi pimpinan Jalaludin Rahmat, berafiliasi ke Syi’ah Libanon, membawa misi radikalisme dan propaganda untuk menciptakan keonaran dengan menghina sahabat Nabi Shalallahu ’alaihi wa Sallam dan mencerca istri beliau. Sedang Syi’ah ABI membawa misi politik kenegaraan, yang bukan Negara Syi’ah adalah thaghut wajib diperangi.
Penurunan spanduk anti Syi’ah di Az-Zikra oleh pengikut Syi’ah mendorong elemen Islam bersiaga melawan kejahatan Syi’ah. Respons masyarakat Ahlu Sunnah di Indonesia terhadap penyerbuan Syi’ah ke kompleks Az-Zikra, kediaman Ustadz Arifin Ilham, kini bermunculan spanduk anti Syi’ah di Jakarta, Solo, Yogyakarta, Madura, dan banyak lagi daerah lain.
Dalam kondisi darurat, Indonesia diserang opini luar negeri, terkait eksekusi mati bagi terpidana narkoba. Perdana Menteri Australia, Tony Abbott mengungkit bantuan kemanusiaan bagi korban tsunami Aceh 2004, agar dijadikan barter pembatalan eksekusi mati dua warganya. Mereka bilang, Indonesia tak tahu diri.
Di tengah semua itu, umat Islam baru saja mengadakan Kongres di Jogjakarta dengan mengeluarkan ‘Risalah Yogyakarta,’ menyerukan agar umat Islam kian berperan di bidang politik, ekonomi dan sosial budaya.
Risalah Mujahidin edisi Maret 2015, No. 34, merangkum semuanya dengan berita yang lugas, bernas dan mencerahkan. Selamat Membaca!